Terakhir diperbarui: 19 November 2026
Purchase requisition (PR) atau permintaan pembelian adalah dokumen internal yang wajib dibuat sebelum perusahaan memesan barang atau jasa ke vendor. Agar benar-benar mengontrol belanja, PR harus melewati tiga gerbang: cek sisa anggaran, persetujuan sesuai nilai, dan pencocokan dengan purchase order (PO). Tanpa tiga gerbang itu, PR hanya formalitas tanda tangan.
Banyak perusahaan sudah punya formulir PR, tetapi pengeluaran tetap bocor: ada pembelian yang lolos tanpa PR, ada PR yang dipecah-pecah supaya tidak perlu persetujuan direktur, dan anggaran baru ketahuan jebol saat tutup buku. Artikel ini membahas alur PR yang bisa Anda pakai sebagai kontrol nyata, lengkap dengan contoh matriks persetujuan, cara menghitung sisa anggaran yang benar, cara mendeteksi PR yang dipecah, dan KPI yang bisa dipantau direksi setiap bulan.
Ringkasan Cepat
- PR adalah permintaan internal; PO adalah pesanan resmi ke vendor. PR disetujui dulu, baru PO terbit.
- Sisa anggaran yang benar = anggaran − realisasi − komitmen PO yang belum ditagih, bukan anggaran − realisasi saja.
- Batas persetujuan ditentukan oleh nilai PR; PR yang melebihi sisa anggaran selalu naik ke level lebih tinggi.
- Waspadai PR yang dipecah: beberapa PR ke vendor sama, berdekatan waktunya, masing-masing tepat di bawah batas persetujuan.
- Pantau 4 KPI: siklus PR ke PO, persentase belanja tanpa PR, rasio PR ditolak, dan pembelian di luar vendor terdaftar.
Apa Itu Purchase Requisition dan Apa Bedanya dengan Purchase Order?
Daftar Isi
- 1 Apa Itu Purchase Requisition dan Apa Bedanya dengan Purchase Order?
- 2 Bagaimana Alur Purchase Requisition yang Benar-Benar Mengontrol Belanja?
- 3 Bagaimana Menghitung Sisa Anggaran Sebelum PR Disetujui?
- 4 Seperti Apa Matriks Persetujuan PR Berdasarkan Nilai?
- 5 Bagaimana Mendeteksi PR yang Sengaja Dipecah?
- 6 KPI Apa yang Perlu Dipantau Direksi dari Proses PR?
- 7 Kesalahan yang Sering Terjadi
- 8 Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
- 9 Kesimpulan
Purchase requisition (permintaan pembelian) adalah dokumen internal yang diajukan unit kerja untuk meminta pengadaan barang atau jasa, berisi item, jumlah, estimasi harga, pusat biaya, dan alasan kebutuhan. PR belum mengikat perusahaan secara hukum kepada vendor; dokumen ini menjadi dasar persetujuan internal sebelum bagian pembelian menerbitkan purchase order.
Perbedaan pokoknya bisa Anda lihat di tabel berikut.
| Aspek | Purchase Requisition (PR) | Purchase Order (PO) |
|---|---|---|
| Pembuat | Unit peminta (gudang, produksi, marketing) | Bagian pembelian (purchasing) |
| Penerima | Atasan dan pemegang anggaran internal | Vendor |
| Sifat | Permintaan internal, belum mengikat | Pesanan resmi, mengikat setelah diterima vendor |
| Harga | Estimasi | Harga hasil negosiasi atau penawaran |
| Fungsi kontrol | Cek kebutuhan dan anggaran | Dasar pencocokan penerimaan barang dan tagihan |
Setelah PO terbit, kontrol berlanjut ke pencocokan PO, bukti penerimaan barang, dan faktur vendor. Proses lanjutan ini kami bahas di artikel three-way matching.
Bagaimana Alur Purchase Requisition yang Benar-Benar Mengontrol Belanja?
Alur yang baik bukan alur yang paling panjang, melainkan alur yang menaruh pemeriksaan di titik yang tepat. Berikut tujuh langkah yang kami sarankan.
- Unit peminta membuat PR dengan item, jumlah, estimasi harga, tanggal dibutuhkan, pusat biaya (cost center), dan alasan bisnis.
- Cek stok dan PR terbuka. Sebelum diajukan, pastikan barang tidak tersedia di gudang lain dan tidak ada PR serupa yang masih berjalan.
- Cek sisa anggaran secara otomatis. Sistem membandingkan nilai PR dengan sisa anggaran pusat biaya (rumusnya di bagian berikut).
- Persetujuan berjenjang sesuai nilai mengikuti matriks persetujuan (approval matrix).
- Purchasing memilih vendor terdaftar dan meminta penawaran bila nilainya di atas batas tertentu.
- PO diterbitkan dengan merujuk nomor PR. Nilai PO tidak boleh melebihi nilai PR yang disetujui tanpa persetujuan ulang.
- PR ditutup setelah PO terbit, sehingga satu PR tidak bisa dipakai dua kali.
Langkah 2, 3, dan 7 paling sering dilewati padahal justru di situlah pembelian ganda dan anggaran jebol bisa dicegah.
Bagaimana Menghitung Sisa Anggaran Sebelum PR Disetujui?
Kesalahan paling umum adalah menghitung sisa anggaran hanya dari realisasi yang sudah dijurnal. Padahal PO yang sudah terbit tetapi belum ditagih vendor adalah komitmen (commitment) yang pasti akan menjadi beban. Rumus yang benar:
Sisa anggaran tersedia = Anggaran periode − Realisasi tercatat − Komitmen PO terbuka
Contoh kasus (angka ilustrasi): sebuah distributor peralatan listrik di Surabaya menetapkan anggaran operasional gudang kuartal IV sebesar Rp150.000.000.
| Komponen | Nilai (contoh) |
|---|---|
| Anggaran gudang kuartal IV | Rp150.000.000 |
| Realisasi yang sudah dijurnal | Rp92.000.000 |
| Komitmen PO terbuka (barang/jasa belum ditagih) | Rp31.000.000 |
| Sisa anggaran tersedia | Rp27.000.000 |
| PR baru: rak gudang dan forklift pallet manual | Rp34.500.000 |
| Kelebihan atas sisa anggaran | Rp7.500.000 |
Jika kepala gudang hanya melihat realisasi Rp92 juta, ia akan merasa masih punya ruang Rp58 juta dan PR terlihat aman. Dengan memasukkan komitmen PO, pemakaian sebenarnya sudah 82% dan PR ini melebihi sisa anggaran Rp7,5 juta. Keputusan yang tersedia: menunda sebagian item ke kuartal berikutnya, merealokasi anggaran dari pusat biaya lain dengan persetujuan CFO, atau memangkas spesifikasi. Siapa yang berwenang memutuskan pilihan tersebut sebaiknya sudah ditetapkan di approval matrix keuangan perusahaan.
Seperti Apa Matriks Persetujuan PR Berdasarkan Nilai?
Batas persetujuan setiap perusahaan berbeda, tergantung skala dan struktur organisasi. Tabel berikut adalah contoh untuk perusahaan menengah dengan omzet puluhan miliar per tahun.
| Nilai PR (contoh) | Penyetuju | Syarat tambahan |
|---|---|---|
| Sampai Rp5 juta | Kepala departemen | Masih dalam sisa anggaran |
| Rp5–25 juta | Kepala departemen + manajer keuangan | Minimal 2 penawaran vendor |
| Rp25–100 juta | + Direktur operasional | Minimal 3 penawaran vendor |
| Di atas Rp100 juta | + Direktur utama atau CFO | Analisis kebutuhan tertulis |
| Melebihi sisa anggaran (berapa pun nilainya) | CFO | Sumber realokasi anggaran disebutkan |
Baris terakhir penting: pelampauan anggaran adalah keputusan keuangan, bukan keputusan operasional, sehingga harus naik ke pemegang anggaran tertinggi walaupun nominalnya kecil.
Bagaimana Mendeteksi PR yang Sengaja Dipecah?
Pemecahan PR (split purchase) terjadi ketika satu kebutuhan besar diajukan sebagai beberapa PR kecil agar setiap PR berada di bawah batas persetujuan. Tidak selalu berniat curang; sering kali karena ingin proses cepat. Namun dampaknya sama: pembelian bernilai besar lolos tanpa pemeriksaan level yang semestinya.
Contoh: batas persetujuan kepala departemen ditetapkan Rp10 juta. Dalam lima hari kerja muncul tiga PR ke vendor yang sama, masing-masing Rp9.800.000. Totalnya Rp29.400.000, nilai yang seharusnya melewati manajer keuangan dan meminta perbandingan penawaran.
Aturan deteksi sederhana yang bisa Anda jalankan setiap minggu:
- Dua atau lebih PR ke vendor yang sama dalam rentang 7 hari.
- Nilai setiap PR berada di kisaran 90–99% dari batas persetujuan.
- Item atau deskripsinya serupa dan pemohonnya sama.
Jika ketiganya terpenuhi, gabungkan PR untuk ditinjau ulang. Laporan pembelian per vendor dari spend analysis membantu menemukan pola ini lebih cepat.
KPI Apa yang Perlu Dipantau Direksi dari Proses PR?
Bagi owner dan C-Level, proses PR yang sehat terlihat dari empat angka berikut. Target di tabel adalah contoh yang bisa Anda sesuaikan.
| KPI | Rumus | Target (contoh) | Arti bagi bisnis |
|---|---|---|---|
| Siklus PR ke PO | Rata-rata hari dari PR diajukan sampai PO terbit | ≤ 2 hari kerja | Terlalu lama mendorong orang membeli tanpa PR |
| Belanja tanpa PR (maverick spend) | Nilai pembelian tanpa PR ÷ total pembelian | < 5% | Ukuran kebocoran kontrol |
| Rasio PR ditolak atau direvisi | PR ditolak/direvisi ÷ total PR | 5–15% | Terlalu rendah bisa berarti persetujuan asal tanda tangan |
| Pembelian di luar vendor terdaftar | Nilai PO ke vendor non-terdaftar ÷ total PO | < 3% | Risiko harga tidak wajar dan vendor fiktif |
Contoh: dalam satu bulan perusahaan menerbitkan 240 PO senilai total Rp1,85 miliar. Sebanyak 31 PO (12,9%) senilai Rp212 juta tidak memiliki PR. Artinya 11,5% belanja bulan itu lolos tanpa cek anggaran. Angka ini jauh lebih bermakna untuk rapat direksi daripada sekadar daftar PO.
Kesalahan yang Sering Terjadi
- Mengabaikan komitmen PO saat menghitung sisa anggaran, sehingga anggaran tampak longgar padahal sudah habis.
- PR dibuat setelah barang dibeli (PR mundur) hanya untuk melengkapi dokumen. Ini membuat PR kehilangan fungsi kontrol.
- Peminta, penyetuju, dan pembeli adalah orang yang sama. Fungsi meminta, menyetujui, dan memesan sebaiknya dipegang orang berbeda (segregation of duties).
- Nilai PO melebihi PR tanpa persetujuan ulang, misalnya karena harga vendor naik.
- PR tidak ditutup setelah PO terbit, sehingga bisa dipakai lagi untuk pembelian berikutnya.
- Proses persetujuan masih lewat kertas atau chat, sehingga jejak audit tersebar dan sulit ditelusuri.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apakah setiap pembelian wajib memakai purchase requisition?
Tidak harus. Banyak perusahaan membebaskan pembelian rutin bernilai kecil, misalnya di bawah batas kas kecil, dari PR. Yang penting batas pengecualian itu tertulis dalam kebijakan dan tetap dicatat ke pusat biaya yang benar.
Siapa yang membuat purchase requisition?
PR dibuat oleh unit yang membutuhkan barang atau jasa, bukan oleh bagian pembelian. Pemisahan ini memastikan kebutuhan dan proses pengadaan diperiksa oleh pihak yang berbeda.
Apakah PR perlu dijurnal ke buku besar?
Tidak. PR adalah dokumen internal dan belum menimbulkan kewajiban kepada vendor, sehingga tidak dijurnal. Namun nilai PR yang sudah disetujui dan PO terbuka sebaiknya dipantau sebagai komitmen anggaran.
Berapa lama idealnya PR disetujui?
Untuk kebutuhan operasional rutin, satu sampai dua hari kerja adalah target yang wajar. Jika persetujuan sering lebih dari itu, risiko pembelian tanpa PR meningkat karena tim memilih jalan pintas.
Apa yang dilakukan jika PR melebihi sisa anggaran?
PR dinaikkan ke pemegang anggaran tertinggi, biasanya CFO, dengan usulan sumber realokasi. Pilihan lainnya adalah menunda sebagian item atau mengurangi spesifikasi agar sesuai sisa anggaran.
Kesimpulan
Purchase requisition baru berfungsi sebagai kontrol bila terhubung dengan anggaran yang memperhitungkan komitmen PO, matriks persetujuan berbasis nilai, dan pemantauan pola PR yang dipecah. Dengan empat KPI sederhana, direksi bisa melihat setiap bulan seberapa banyak belanja yang benar-benar terkendali.
Jika saat ini Anda masih merekap PR dan PO di Excel lalu mencocokkannya manual dengan anggaran, pertimbangkan sistem yang menghubungkan pembelian, persediaan, dan laporan dalam satu tempat. Lihat bagaimana Zahir Online untuk bisnis trading dan distribusi membantu tim Anda memantau pembelian, atau coba gratis Zahir Online.












